RAKOR SARANA DAN PRASARANA DUKUNGAN TAHAPAN PEMILU 2024 LINGKUP KPU PROV NTB DAN KPU KAB/KOTA SE-PROV. NTB
RAKOR SARANA DAN PRASARANA DUKUNGAN TAHAPAN PEMILU 2024 LINGKUP KPU PROV NTB DAN KPU KAB/KOTA SE-PROV. NTB
Senggigi, 7/11/202. Jelang tutup tahun anggaran 2022 ini KPU Provinsi kembali mengadakan Rapat Koordinasi di Merumatta Hotel Sanggigi Lombok Barat. Rakor ini bertajuk Sarana dan Prasarana Dukungan Tahapan Pemilu Thn 2024 Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-NTB.
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara
(HADI FIRMANSYAH)
Rakor ini dimaksudkan untuk mempersiapkam hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memberikan dukungan sarana prasarana Pemilu Thn 2022 dan mensosialisaai hak dan kewajiban sewa kendaraan Kab/Kota.
Diikuti oleh seluruh Anggota KPU Kab/Kota se NTB, sekretaris Kab/Kab Se NTB dan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.
Sambutan Ketua KPU Prov. NTB
(Suhardi Soud)
1. Dengan adanya pengadaan sewa mobil di seluruh KPU Prov dan KPU Kab/Kota, maka kita berharap sudah tidak ada lagi masalah terkait dukungan mobil operasional KPU ini.
2. Kinerja juga harus berbanding linier dengan output yang dihasilkan.
3. Optimalisasi kerja harus terus meningat seiring dengan determinasi tahapan yang sudah mulai meninggi.
4. Melalui pola sewa mobil ini, sesungguhnya ini adalah pola kerja sama yang dikembangkan untuk memberikan profit margin bagi perusahaan sewa tersebut. Pihak sewa berharap ada subyek pemakai mobil sewa itu berkeinginan untuk membeli mobil yang dipakainya menjadi hak milik.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Mobil.
Penandatanganan Berita Acara ini dilakukan dan serah terima ini dilakikan dari sekretatis KPU Prov. NTB kepada Sekretaris KPU Kab/Kota.
Terakhir penyerahan Kunci Mobil secara Simbolis dari Grup Trac kepada Sekretatis KPU Prov. NTB.
Pengarahan Sekretaris KPU Prov. NTB
(Asep Suhlan)
1. Perhatian khusus pada realisasi anggaran mencapai standar nasional dgn tetap mengedepankan kehati-hatian.
2. Perlu dilakukan pemetaan daerah yang membutuhkan kendaraan logistik. Kab. Sumbawa akan me jadi daerah prioritas karena karakreristik daerahnya.
3. KPU Kab/Kota harus memberikan dukungan penuh pada kegiagan verifikasi Parpol.
4. BPK menjadi mitra yang memastikan kelayakan lelaksanaan anggaran yang kita lamsanakan. (cont)
